TANJUNG SELOR – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga 17 Juli 2026, tercatat mencapai 38,9 persen dari total anggaran yang tersedia.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
Plt Kepala BKAD Kaltara Nurdin melalui Kepala Subbidang Pelaporan Linggo mengatakan, capaian tersebut merupakan akumulasi realisasi belanja daerah sejak 1 Januari hingga 17 Juli 2026.
“Per 17 Juli kemarin, realisasi belanja daerah Pemprov Kaltara berada di angka 38,9 persen. Secara umum, penyerapan anggaran masih berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,” kata Linggo, belum lama ini.
“Dengan rincian, realisasi belanja pegawai mencapai lebih dari Rp486 miliar. Sementara belanja barang dan jasa terealisasi lebih dari Rp319 miliar, belanja subsidi Rp46 miliar serta belanja hibah lebih dari Rp12 miliar,” sambung dia
Linggo bilang, perkembangan realisasi belanja daerah terus dipantau BKAD. Selain itu, Pemprov Kaltara secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Setiap kali pemerintah pusat meminta data, kami langsung menyampaikan realisasi yang ada. Bahkan setiap pekan, tepatnya setiap hari Jumat, kami rutin mengirimkan laporan perkembangan realisasi belanja ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Linggo menjelaskan, penyerapan anggaran pada triwulan pertama hingga ketiga umumnya masih didominasi belanja operasional, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sementara belanja modal biasanya mengalami peningkatan realisasi pada akhir tahun anggaran. Pola tersebut terjadi karena pencairan anggaran mengikuti perkembangan hingga penyelesaian pekerjaan fisik.
“Kalau untuk belanja modal memang polanya hampir setiap tahun seperti itu. Pekerjaan fisiknya lebih dulu diselesaikan, kemudian realisasi keuangannya banyak terjadi pada triwulan keempat. Jadi kondisi ini masih tergolong normal,” jelasnya.
Ia menegaskan, realisasi belanja modal berada pada kisaran 38 hingga 40 persen. Angka itu diperkirakan terus meningkat seiring penyelesaian berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan di sejumlah perangkat daerah.
“Meski penyerapan anggaran masih sesuai pola pelaksanaan APBD, BKAD tetap meminta OPD mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar realisasi belanja dapat meningkat hingga akhir tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan, Percepatan itu juga diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap seluruh OPD dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar target realisasi belanja daerah yang telah ditetapkan bisa tercapai. Semakin baik penyerapan anggaran, maka manfaat pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan masyarakat,” tutupnya.(Adv)
Editor : Ratu
