TANJUNG SELOR – Calon Bupati Bulungan nomor urut satu (1) Syarwani-Ingkong Ala menegaskan untuk melaksanakan pembangunan Mitra bulungan berdaulat, pihaknya akan gunakan konsep pembanguan Pentahelix. Sebab, pembangunan yang kompleks dan rumit membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menyelesaikan semuanya. Untuk itu diperlukan Kolaborasi antarelemen masyarakat dengan melibatkan peran aktif dari seluruh masyarakat termasuk dunia usaha lain dan komunitas masyarakat serta perguruan tinggi dan peran media.
“Sehingga kita dapat memastikan seluruh pilar pelaksana pembangunan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pembangunan memerlukan pihak lain terlibat aktif dalam mendesain kebijakan dan ikut mengawasi proses pelaksanaan. Kita akan libatkan sektor swasta dan akademisi untuk duduk bersama memperluas referensi kebijakan daerah,” ungkapnya, pada debat kedua calon Bupati dan wakil Bupati Bulungan, Sabtu (7/11/2020).
Terkait rencana pembangunan PLTA di Kecamatan Peso yang berdampak pada des Long Lejauh dan Long Peleban, Syarwani menegaskan. Pihaknya akan memastikan untuk melindungi masyarakat di kedua desa tersebut melalui program relokasi termasuk memastikan kewilayahan lokasi desa jika mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah.
“Kita juga akan memastikan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan desa Peleban dan long lejuh dapat berjalan dengan baik. Tentunya, kita akan menghormati kearifan local yang ada didesa,” tegasnya.
Lanjutnya, menjawab keinginan warga agar pemerintah dapat mewujudkan ruang Publik yang ramah anak dan ibu menyusui. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya akan menyediakan fasilitas khusus untuk anak dan ibu menyusui.
“Kita akan pastikan diseluruh fasilitas pemerintahan dan ruang public untuk wajib menyiapkan ruang untuk anak-anak dan ibu menyusui . Ruang public ini juga akan kita pastikan akan ada disiapkan di fasilitas kegiatan umum seperti di pasar dan bantaran sungai kayan yang wajib menyediakan fasilitas tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, terkait mandegnya investasi food estate di Kabupaten Bulungan yang dicanangkan oleh pemerintah diatas lahan 50 ribu hektare. Hal itu disebabkan masih minimnya kondisi infrastruktur dan akses antar wilayah kawasan food estate.
“Komitmen yang kuat juga diperlukan dari para investor, secara regulasi jika mereka tidak dapat menjalankan komitmennya maka pemerintah daerah dapat lakukan evaluasi kembali,” pungkasnya.(*)
Komentar