MALINAU – Bupati Malinau Wempi W. Mawa S.E., M.S.H menyampaikan sejumlah persoalan daerah kepada Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., mulai dari penyalahgunaan narkoba, keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan, hingga kesempatan putra daerah dalam penerimaan anggota Polri.
Aspirasi itu disampaikan Wempi di pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, paguyuban dan para ketua RT di Ruang Tebengang, Kabupaten Malinau, Selasa (27/10/2026).
“Kabupaten Malinau memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang menantang. Daerah ini mencakup lebih dari 52 persen wilayah Provinsi Kaltara dan terdiri atas 15 kecamatan, termasuk empat kecamatan di kawasan perbatasan,” kata Wempi.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu keterbatasan akses darat dari Apau Kayan menuju Kota Malinau.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan melalui pemerintah pusat untuk meningkatkan konektivitas wilayah pedalaman dan perbatasan,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, Wempi juga menyoroti persoalan penyalahgunaan Narkoba dan pencurian yang masih menjadi tantangan keamanan di Malinau, meskipun kondisi kamtibmas secara umum relatif kondusif.
Ia berharap kepolisian memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkoba, dengan melibatkan pemerintah desa, ketua RT, dan masyarakat.
“Mohon dukungan Bapak Kapolda,” ujar Wempi saat menyampaikan harapan terhadap dukungan kepolisian dalam pelaksanaan program prioritas Pemkab Malinau.
Wempi pun berharap putra-putri daerah Malinau memperoleh kesempatan lebih maksimal dalam proses penerimaan anggota Polri.
“Keterlibatan generasi muda lokal penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.
Wempi menjelaskan, kondisi sosial masyarakat Malinau memiliki keberagaman etnis. Berdasarkan data sekitar 80.000 jiwa telah tercatat melalui perekaman e-KTP. Malinau juga memiliki 11 etnis dan 16 paguyuban yang telah terdata secara organisasi.
“Keberagaman ini perlu dijaga melalui sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, tokoh adat, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.(Adv)
Editor : ria
