MALINAU — Bupati Kabupaten Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H., memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah di Rapat Paripurna Istimewa ke-I DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang III Tahun 2026, Senin (26/10/2026).
Capaian itu meliputi pertumbuhan ekonomi non batubara, penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan hingga pemerataan pendidikan.
Dalam pemaparannya, Wempi mengungkapkan pertumbuhan ekonomi non batubara Kabupaten Malinau mencapai 7,35 persen pada 2025, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 6,73 persen.
“Pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi daerah di tengah tantangan perlambatan produksi batu bara dalam dua tahun terakhir,” kata Wempi saat menyampaikan sambutannya di Paripurna istimewa.
Kemudian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus mengembangkan sektor ekonomi alternatif melalui penguatan pertanian dan perkebunan, peningkatan produktivitas petani, pengolahan komoditas unggulan serta perluasan akses pasar bagi produk lokal.
“Penguatan sektor ekonomi non batubara menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Kita ingin potensi pertanian, perkebunan, dan sektor produktif lainnya dapat berkembang sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, di bidang kesejahteraan masyarakat angka kemiskinan Kabupaten Malinau turun dari 5,56 persen pada 2025 menjadi 4,92 persen pada 2026. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 mencapai 75,21 poin, meningkat 0,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Wempi menilai penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah.
“Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat hasil pembangunan. Ke depan, berbagai program pemberdayaan masyarakat perlu terus diperkuat agar kesejahteraan warga semakin meningkat,” Ujarnya.
Wempi mengungkapkan, untuk mendukung upaya itu pemerintah daerah menjalankan berbagai program pemberdayaan, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pelatihan kerja serta program Milenial Mandiri.
“Di sektor kesehatan, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Malinau telah mencapai 100 persen hingga Oktober 2026. Pemerintah daerah juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada 6.483 siswa dan 7.119 masyarakat umum,” ungkapnya.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis hingga minggu ketiga Oktober 2026 telah menjangkau 6.246 siswa, 612 balita, 68 ibu hamil, dan 168 ibu menyusui.
Pada sektor pendidikan, dukungan sarana pembelajaran berupa papan tulis interaktif, laptop, proyektor dan layanan internet satelit telah diberikan kepada 170 sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Pemerintah daerah juga melanjutkan program pemerataan pendidikan melalui rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, bantuan perlengkapan siswa, serta beasiswa melalui program Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana Unggul.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Karena itu, akses pendidikan dan pelayanan kesehatan perlu terus diperluas agar dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil,” tuturnya.
Dari sisi tata kelola keuangan, Kabupaten Malinau kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025. Dengan capaian tersebut, pemerintah kabupaten mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Wempi juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
“Capaian pembangunan yang diraih hingga saat ini merupakan hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus dijaga untuk mendukung pembangunan Malinau,” pungkasnya.(Adv)
Editor : ratu
