JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang menegaskan kesiapan penuh pemerintah provinsi (Pemprov) mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Hal itu ditegaskannya saat memaparkan progres pelaksanaan Sekolah Rakyat di hadapan Menteri Transmigrasi,vMuhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Gedung Grand Makarti Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (20/7/2026)
Dalam pertemuan itu, Gubernur Zainal juga menyampaikan bahwa seluruh persyaratan kesiapan daerah (readiness criteria) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 telah dipenuhi.
“Karena itu, pemerintah pusat dinilai dapat segera memulai pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kaltara,” kata Gubernur Zainal.
“Apalagi, seluruh aspek pendukung di daerah, mulai dari izin pemanfaatan tata ruang dari Dinas PUPR hingga dukungan sosial dari masyarakat adat serta warga transmigran setempat, telah tuntas kami fasilitasi. Dengan demikian, pemerintah pusat tinggal melakukan eksekusi pembangunan fisik di lapangan,” sambung dia.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat di Kaltara direncanakan dibangun di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di atas lahan seluas 7,87 hektare yang merupakan aset Kementerian Transmigrasi RI.
“Lahan itu telah berstatus clean and clear setelah terbitnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pengelolaan dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi,” jelasnya.
Gubernur Zainal bilang, berdasarkan rencana induk pembangunan, kawasan Sekolah Rakyat akan dilengkapi gedung pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah dinas guru, masjid, gedung serbaguna, dapur, kantin, serta green house sebagai sarana pelatihan kecakapan hidup di bidang agribisnis.
“Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Sekolah berasrama ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengapresiasi kesiapan Pemprov Kaltara.
“Saya telah menginstruksikan jajaran pejabat Eselon I di lingkungan Direktorat Jenderal terkait untuk memprioritaskan penyelesaian administrasi pemecahan sertifikat hak pengelolaan (HPL) agar proses penyerahan aset dapat dipercepat. Percepatan administrasi itu diharapkan membuka jalan bagi dimulainya pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kaltara dalam waktu dekat tanpa terkendala persoalan legalitas maupun administrasi,” pungkasnya.(*)
Sumber : DKISP
Editor. : ratu
