TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berperan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah tahun 2026.
Hal ini diungkapkan Kepala BPS Kaltara, Mas’ud Rifai saat menjadi narasumber dalam rapat penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 yang digelar oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara.
Mas’ud Rifai menyampaikan paparan mengenai kondisi makro ekonomi Kalimantan Utara berdasarkan data statistik terkini.
“Perencanaan anggaran yang akurat dan efektif memerlukan landasan data yang kuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menyikapi dinamika sosial ekonomi serta tantangan pembangunan ke depan,” kata Mas’ud, belum lama ini.
Mas’ud menjelaskan, BPS siap memberikan dukungan data dan analisis dalam setiap tahap perencanaan pembangunan daerah.
“Dengan pendekatan berbasis data, diharapkan KUA-PPAS 2026 Provinsi Kalimantan Utara dapat mengarah pada program yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, rangkaian penyusunan KUA-PPAS menjadi bagian dari proses penganggaran yang strategis untuk menetapkan arah dan skala prioritas pembangunan daerah, yang kelak akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
“Kolaborasi antara BPS dan BKAD, diharapkan perencanaan keuangan daerah 2026 dapat lebih efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.(*)
Editor : Ratu
