TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke-36 Masa Persidangan I Tahun 2025 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, didampingi Wakil Ketua Muhammad Nasir serta Muddain. Hadir pula Wakil Gubernur (Wagub ) Kaltara, Ingkong Ala, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.
Penyampaian pandangan umum fraksi diawali oleh Fraksi Gerindra melalui juru bicara Yancong. Selanjutnya Fraksi Golkar diwakili Adi Nata Kusuma, Fraksi Demokrat oleh Saleh, Fraksi PKS oleh Ladullah, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat oleh Hamka, serta gabungan Fraksi PAN, NasDem, dan PKB oleh Vamelia.
Setiap fraksi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD 2026. Fraksi-fraksi juga mendorong percepatan digitalisasi daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, sekaligus mengoptimalkan layanan pemerintahan.
Isu peningkatan sarana kesehatan, infrastruktur transportasi terutama di kawasan perbatasan, serta penguatan UMKM menjadi fokus perhatian dalam rangka memperkuat perekonomian masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengatakan, seluruh fraksi menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya.
DPRD menegaskan komitmen untuk memastikan pembahasan berjalan mendalam dan menyeluruh, dengan memperhatikan berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan.
Rapat paripurna ditutup dengan penegasan bahwa APBD 2026 harus dirancang secara efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.(*)
Penulis : DPRD kaltara
Editor : Ratu
