TANJUNG SELOR – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara, Ladullah, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengambil langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat menuntut daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Ladullah menilai ketergantungan Kaltara terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga berpotensi menghambat konsistensi pelaksanaan program pembangunan.
“Penting membangun fondasi fiskal yang kuat agar daerah tidak terjebak pada ketidakpastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kemandirian fiskal tidak hanya bertumpu pada peningkatan pendapatan, namun juga pada pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah agar mampu menopang pembangunan jangka panjang.
Fraksi PKS, kata Ladullah, mendorong adanya terobosan konkret, mulai dari perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian sumber-sumber baru, optimalisasi aset daerah agar lebih produktif, hingga penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif melalui penyederhanaan perizinan dan penguatan kepastian hukum.
Ladullah menegaskan, ekonomi daerah tidak akan berkembang optimal apabila terus bergantung pada stimulus pemerintah pusat. Percepatan pembangunan, menurutnya, hanya dapat dicapai jika pemerintah daerah mampu menggerakkan kekuatan ekonomi lokal.
“Kalau basis ekonomi lokal tumbuh, pembangunan berjalan lebih stabil dan masyarakat bisa merasakan dampaknya secara nyata,” tuturnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama pada sektor-sektor yang memiliki daya dorong besar seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan. PKS juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terpaku pada pola anggaran rutin, tetapi berani mengajukan langkah inovatif guna memperkuat kapasitas ekonomi jangka panjang.
“Kaltara membutuhkan visi fiskal yang jauh ke depan. Tanpa itu, sulit mengejar pembangunan yang lebih cepat dan merata,” pungkasnya. (*)
editor : Ratu
