TANA TIDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung melakukan penyesuaian sejumlah kebijakan fiskal, menyusul turunnya Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan pada tahun anggaran 2026. Penurunan ini berdampak langsung pada postur APBD, terutam kemampuan pembiayaan program prioritas daerah.
Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, mengatakan penurunan TKD tahun depanv(2026) berbeda jauh dari kondisi normal. Selama ini APBD Tana Tidung berada pada kisaran Rp1,1 triliun hingga Rp1,5 triliun.
“Kalau kita hitung dengan TKD kita yang ada, dulu uang kita biasanya Rp1,1 triliun, kemudian APBDP kita biasa di angka Rp1,3 triliun hingga Rp1,5 triliun,” kata Ibrahim, Sabtu (6/12/2025).
Dengan pemangkasan yang diperkirakan mencapai 70 persen, Tana Tidung kemungkinan hanya menerima sekitar Rp505 miliar pada 2026.
“Berarti di tahun 2026 kita sudah punya gambaran TKD kita itu hanya ada di Rp505 miliar saja. Itu kan jauh sekali turunannya,” ungkapnya
Ibrahim mengungkapkan,v penurunan ini berpotensi mengganggu sejumlah program yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan RKPD. Program prioritas yang merupakan janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Sabri.
“Ini janji politik kami ketika kampanye dan akan kami pertanggungjawabkan. Setelah dilantik, kami menyusun RPJMD yang diturunkan ke RKPD dan mulai dieksekusi di 2026,” jelasnya
Ibrahim menegaskan bahwa pihaknya memastikan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tidak akan dikurangi.
“Kita tidak mungkin mengurangi pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian juga terkait infrastruktur. Kita sudah mengkaji dan menghitung itu,” tegasnya.
Bupati Ibrahim bilang ealah satu langkah penyesuaian yang ditempuh adalah opsi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Teman-teman ASN, Insya Allah ikhlas TPP mereka dikurangi. Kalau pun dikurangi, kita tetap melihat kondisi APBD. Saya sudah berkomitmen ketika kondisi sudah stabil. Mudah-mudahan akan dikembalikan oleh pemerintah pusat,” ucap dia
Ibrahim juga mengungkapkan, jika kondisi normal perputaran uang daerah yang berasal dari gaji dan TPP ASN mencapai sekitar Rp21 miliar per bulan. Dengan penyesuaian TPP, perputaran tersebut otomatis menurun.
“Sekarang ini kita ditopang dengan sektor swasta, perkebunan sawit sudah jalan, plasma sudah ada. Artinya semua akan didongkrak dari sektor swasta untuk membantu ekonomi kita,” tambahnya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui secara detail formula yang digunakan pemerintah pusat untuk memotong TKD. Apalagi komponen transfer turun drastis seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasanya mencapai Rp510 miliar kini hanya sekitar Rp169 miliar.
“Rumus potongnya bagaimana itu kita tidak tahu. Begitu juga DAU kita yang Rp455 miliar harusnya tidak turun, karena salah satu rumus DAU itu luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi,” ujarnya.
“Sebagai wilayah kategori 3T, semestinya Tana Tidung memperoleh faktor penambah dalam rumusan DAU. Namun realisasinya tetap mengalami penurunan,” tutupnya.(*)
Editor: Ratu
