TANJUNG SELOR – Di tengah upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni mempercepat penerapan sistem pembayaran retribusi secara digital agar lebih mudah diakses masyarakat sekaligus mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen itu ditegaskan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltara di Aula Kantor Gubernur, Senin (13/7).
Bagi Zainal, digitalisasi bukan sekadar perubahan cara bertransaksi. Lebih dari itu, transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
“Digitalisasi merupakan instrumen yang wajib kita terapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah,” kata Zainal.
Ia menjelaskan, pelaksanaan HLM TP2DD merupakan tindak lanjut dari amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2021 tentang implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltara juga melakukan penyesuaian dengan menunjuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai lead sector TP2DD menggantikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” ungkap Zainal.
“Langkah ini diharapkan membuat pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil retribusi menjadi lebih fokus sehingga potensi pendapatan daerah dapat digali secara maksimal,” sambung dia.
Gubernur Zainal bilang, setiap OPD memiliki peluang untuk menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah tidak lagi bergantung pada pola kerja lama, tetapi berani memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Saya meminta seluruh OPD pengampu retribusi segera memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Kalimantan Utara melalui berbagai inovasi dan kreativitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan sistem pembayaran non-tunai (cashless) akan memberikan banyak manfaat, mulai dari transaksi yang lebih cepat, aman, hingga meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Kemudahan ini diharapkan mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi,” tuturnya.
Zainal mengingatkan, pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali dalam bentuk pembangunan. Mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai fasilitas publik yang dapat dinikmati bersama.
“Saya berharap peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban daerah dapat berjalan seiring dengan tersedianya kanal pembayaran digital yang semakin mudah, aman, dan cepat,” tutupnya.
Untuk diketahui, rangkaian HLM TP2DD juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Gentur Anggoro Waseso, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap program digitalisasi daerah.
Kegiatan ditutup dengan Gebyar Pajak 2026 yang menghadirkan pengundian hadiah bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kaltara.
Lima unit sepeda listrik serta hadiah emas seberat 1 gram, 2,5 gram, dan 5 gram dibagikan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berkontribusi melalui kepatuhan membayar pajak.
“Pemprov Kaltara berharap digitalisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membangun budaya pelayanan publik yang lebih modern dan dekat dengan masyarakat,” tutupnya.(Adv)
Editor: ria
