TANJUNG SELOR – Di balik deretan angka dalam laporan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) ingin memastikan ada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Mulai dari jalan yang lebih baik, layanan publik yang semakin mudah, hingga kesempatan ekonomi yang semakin terbuka.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kaltara, Senin (13/7/2027)
Gubernur Zainal bilang, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 tahun berturut-turut patut disyukuri. Namun, ia mengingatkan bahwa prestasi tersebut bukanlah tujuan akhir.
Baginya, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika pengelolaan APBD mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Opini WTP merupakan sarana untuk memastikan APBD dikelola secara baik, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah,” ujar Zainal.
Berangkat dari komitmen itu, Pemprov Kaltara menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Target pendapatan akan disusun lebih realistis dengan mengacu pada data dan kondisi ekonomi, sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong melalui pemanfaatan aset, pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau.
“Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Langkah ini diharapkan membuat pelayanan semakin mudah, efisien, transparan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ungkap Zainal.
“Percepatan pembangunan juga menjadi perhatian dengan memastikan proses pengadaan barang dan jasa akan dilakukan lebih awal agar proyek-proyek pemerintah tidak terlambat berjalan dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” sambung dia.
Ia menegaskan, kawasan perbatasan tetap menjadi prioritas pembangunan. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, melanjutkan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA), serta mengkaji berbagai langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan.
“Komitmen ini juga menyentuh sektor pendidikan. Pemprov Kaltara tengah menyiapkan Master Plan Kawasan Pendidikan Terpadu serta mengevaluasi Program Beasiswa Kaltara Unggul agar semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing,” tegasnya.
Gubernur berharap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera disepakati bersama DPRD.
“Saya optimistis sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif akan menjadi fondasi penting untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.(Adv)
Editor : ria
