TANJUNG SELOR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) di Kalimantan Utara (Kaltara), mendukung kepemimpinan dua kepala daerah periode 2021-2024 yang baru dilantik oleh gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di gedung Gabungan Dinas (Gadis) Setprov Kaltara pada Jumat 26 Februari 2021 lalu.
Ketua DPW GEPAK kaltara, Tassa Gung mengatakan, duet kepemimpinan Syarwani-Ingkong Ala sebagai bupati dan wakil bupati (Wabup) kabupaten Bulungan serta Ibrahim Ali-Hendrik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung dinilai mampu melakukan terobosan untuk menata dan membangun di kedua kabupaten itu.
“Semoga setelah di Lantik, para kepala daerah ini bisa membawa terobosan disegala sektor untuk membangun daerahnya sesuai dengan visi misi dan janji politiknya. Apalagi mereka (kepala daerah) ini adalah asli putra daerah yang memimpin didaerahnya,” ujarnya, Kamis (25/02/2021).
Lanjutnya, GEPAK meyakini Syarwani dan Ibrahim sebagai kepala daerah yang masih muda, memiliki ide dalam mengembangkan daerahnya masing-masing akan jauh lebih segar kemudian daya inovasi yang tinggi dan mampu mengeksplorasi potensi sumber daya manusia dan alam menjadi lebih cepat.
“Pak Ingkong Ala (wabup Bulungan) juga sebagai salah satu tokoh masyarakat Dayak di kaltara memiliki jaringan luas serta memiliki inovatif untuk membangun daerah. Pak Hendrik sebagai tokoh di KTT sangat paham dengan kondisi di daerahnya dan punya pengalamanan yang tidak diragukan lagi,” kata pria yang juga menjabat anggota DPRD Bulungan dari partai Hanura ini.
Ia menegaskan, GEPAK siap mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung yang pro ke rakyat serta melakukan percepatan pembangunan disektor pertanian, infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta membenahi birokrasi.
“Kita sudah membentuk GEPAK di Bulungan dan Tana Tidung, diharapkan mereka dapat bersinergi dan membantu pemerintah daerah setempat agar dimasa kepemimpinan yang hanya 3 tahun lebih itu dapat terealisasi. GEPAK juga akan lakukan kritik jika ke depan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat,” tutupnya.(vr)
Komentar