TANJUNG SELOR — Keterlambatan pengesahan APBD Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2026, mendapat sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltara, Hamka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pembenahan menyeluruh agar keterlambatan tidak terus berulang.
“Setiap tahun masalahnya sama. Ini harus diakhiri,” ujar Hamka, Senin (22/11/2025).
Ia menegaskan percepatan pengesahan APBD penting agar program pembangunan dapat berjalan sejak awal tahun anggaran.
“Perencanaan sejak dini itu wajib. Kalau pemerintah baru sibuk di akhir tahun, penyerapan anggaran pasti terganggu,” katanya.
Hamka juga menyoroti pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dinilai belum optimal. Menurutnya, sistem tidak akan berjalan baik tanpa kesiapan data dan perencanaan dari perangkat daerah.
“SIPD itu hanya alat. Kalau OPD tidak siap data, sistemnya tidak akan berjalan,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pengesahan APBD, antara lain tarik-menarik kepentingan politik, persoalan teknis dan administrasi, birokrasi yang tidak efisien, serta minimnya SDM perencana.
“Semua faktor itu harus dibenahi,vperencanaan APBD yang terukur akan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kaltara, terutama pada sektor infrastruktur dan pendidikan,” ujarnya.
Dalam pemandangan umum Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat (FPPR) DPRD Kaltara terhadap Ranperda APBD 2026, Hamka juga menyoroti kebutuhan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
“Pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas utama untuk membuka keterisolasian,” tegasnya.
Hamka menambahkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.
“Generasi muda butuh akses dan peluang yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan alokasi anggaran harus tepat sasaran dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Anggaran jangan hanya bagus di dokumen. Dampaknya harus dirasakan langsung,” tutupnya.(*)
Editor: ratu
