BULUNGAN — Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan mangrove secara berkelanjutan.
Selain itu, Bupati Bulungan Syarwani, menilai lanskap mangrove di wilayahnya bukan sekadar soal lingkungan, melainkan soal masa depan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan Syarwani saat membuka Lokakarya Peningkatan Penghidupan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, UMKM, dan Kelompok Usaha Lainnya dalam Pembangunan Lanskap Mangrove Kabupaten Bulungan Tahun 2025 yang digelar di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Selasa (21/10/2025).
Acara ini dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, para penggiat perhutanan sosial, pelaku UMKM, akademisi, serta berbagai pihak yang peduli terhadap kelestarian kawasan pesisir.
“Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan tidak hanya untuk menjaga ekologi, tetapi juga untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Syarwani.
“Potensi mangrove Bulungan luar biasa besar. Tapi tanpa tata kelola yang berkelanjutan, potensi ini bisa berubah jadi bencana. Ini bukan hanya soal pohon, ini soal masa depan masyarakat pesisir,” tegas dia.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bulungan memiliki bentang kawasan mangrove yang menjadi benteng alami terhadap abrasi dan perubahan iklim. Namun, di balik potensi itu, terdapat tantangan besar: tekanan ekonomi, perubahan tata guna lahan, dan lemahnya pengelolaan di tingkat lokal.
“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan kelompok perhutanan sosial dan UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu untuk membangun ekonomi hijau,” kata Syarwani.
Melalui lokakarya ini, ia berharap muncul strategi baru untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat tanpa merusak ekosistem.
“Keberhasilan program ini tidak bisa hanya diukur dari jumlah izin atau luas kawasan. Ukurannya jelas: apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tutur Syarwani.
Selain menjadi penyangga pesisir, lanjut Syarwani, hutan mangrove di Bulungan juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar dari madu hutan, batik berbahan mangrove, hingga olahan pangan lokal.
Namun, Syarwani mengingatkan agar pendekatan ekonomi tidak menyingkirkan aspek konservasi.
“Pemerintah mendorong masyarakat mengelola hutan dengan bijak. Bukan untuk dieksploitasi, tapi untuk diwariskan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi keharusan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
Bulungan kini menempatkan pengelolaan mangrove sebagai bagian dari strategi besar pembangunan daerah. Pemerintah menyiapkan program pendampingan dan pelatihan untuk kelompok usaha masyarakat pesisir, termasuk penguatan rantai nilai produk berbasis hutan bukan kayu.
“Mangrove bukan hanya pelindung pantai, tapi juga penopang ekonomi hijau. Jika kita kelola dengan benar, Bulungan akan menjadi contoh keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara,” tutupnya.(*)
Penulis : dkip Bulungan
Editor. : ratu
