TANJUNG SELOR — Wacana pembentukan lima Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi perbincangan publik. Namun, harapan untuk menghadirkan lima daerah baru yakni Kabudaya, Apau Kayan, Krayan, Kota Sebatik, dan Kota Tanjung Selor tampaknya masih harus bersabar.
Selain karena belum adanya sinyal pembukaan moratorium pemekaran wilayah dari Kementerian Dalam Negeri, faktor kemampuan fiskal daerah juga menjadi penghambat utama.
Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai, rencana pemekaran wilayah harus ditempuh dengan kehati-hatian, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini belum cukup kuat untuk menopang lahirnya daerah baru.
“Situasi fiskal saat ini belum mendukung untuk merealisasikan DOB secara langsung. Daerah yang sudah ada saja hidupnya masih sulit. Apalagi dana transfer dari pusat terus menurun,” ujar Deddy, Selasa (21/10/2025).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, memaksakan pembentukan DOB tanpa kesiapan yang matang justru dapat menimbulkan persoalan baru bagi daerah induk maupun provinsi.
“Kalau ditambah DOB, otomatis anggaran provinsi dan kabupaten induk akan terpotong untuk membiayai daerah baru. Ini berpotensi memperparah keterbatasan fiskal yang sudah ada,” ujarnya.
Untuk itu, Deddy mengusulkan pendekatan transisi bertahap melalui alokasi dana mandatori bagi wilayah-wilayah prioritas yang masih tertinggal.
“Misalnya, Pemkab Nunukan dan Malinau dapat mengalokasikan dana khusus, masing-masing sekitar Rp100 miliar untuk Krayan, Sebatik, dan Apau Kayan. Dana ini bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas masyarakat,” jelas Deddy.
Ia menilai, pendekatan ini lebih realistis karena wilayah-wilayah terpencil tetap dapat berkembang tanpa harus membebani fiskal provinsi atau kabupaten induk.
“Jika infrastrukturnya sudah baik dan masyarakat lebih produktif, kebutuhan untuk DOB bisa diminimalisir. Karena kalau dipaksakan sekarang, baik daerah induk maupun daerah baru akan sama-sama kesulitan,” tambahnya.
Deddy menegaskan, dirinya tidak menolak gagasan DOB, namun menekankan pentingnya perencanaan yang matang.
“Intinya, kita tidak menolak DOB. Tapi semuanya harus melalui tahapan dan persiapan yang baik,” katanya.
Deddy juga mengingatkan pengalaman saat pembentukan Provinsi Kalimantan Utara beberapa tahun silam. Kala itu, kabupaten dan kota induk di Kalimantan Timur harus rela kehilangan sebagian anggarannya untuk menopang provinsi baru.
“Saat itu, anggaran kabupaten/kota diambil dan hanya ditambah sedikit dari pusat. Dampaknya, fiskal daerah induk terganggu dan semua pihak merasa terbebani,” ujar legislator asal Kaltara itu.
Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting agar pemerintah daerah tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Sebagai langkah tindak lanjut, Deddy berencana berdialog dengan Bupati Nunukan dan Bupati Malinau untuk membahas pembagian anggaran yang lebih proporsional, terutama bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara pembangunan.
“Ini langkah yang lebih realistis dan bijak. Kita tetap bisa mempercepat pembangunan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah,” pungkasnya.(*)
Editor : Ratu
