TANJUNG SELOR — DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Pemerintah Provinsi untuk memprioritaskan program pembangunan ekonomi melalui pendataan akurat petani mandiri dan penguatan program padat karya berbasis desa. Upaya ini dinilai menjadi kunci optimalisasi potensi pertanian lokal sekaligus peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltara, Aluh Berlian menegaskan, langkah intervensi pemerintah harus dimulai dari basis data yang valid.
“Pendataan yang tepat akan memastikan setiap bantuan dan program produktif menyasar langsung kepada kelompok petani mandiri yang membutuhkan, mulai dari pekebun kelapa sawit hingga kakao. Ini sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ungkapnya.
Aluh juga menyoroti pentingnya memperluas program padat karya hingga tingkat desa. Sebab, program ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan.
“Dengan pendekatan berbasis desa, kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. UMKM pangan dan padat karya akan memberikan manfaat nyata, memperkuat kesejahteraan petani dan desa, sekaligus memperbesar kontribusi sektor pertanian terhadap PAD provinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha. Fraksi Golkar berharap pemerintah segera merespons aspirasi tersebut melalui langkah konkret.
“Keterlibatan semua pihak, dari pendataan yang akurat hingga partisipasi aktif di lapangan akan menciptakan ekonomi rakyat yang kuat. Ini adalah jalan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan kontribusi nyata bagi PAD Kaltara,” tutupnya(*)
Editor: Ratu
