oleh

Prevalensi Stunting Di Bulungan Turun Ke 18,9 Persen dari 22,9 Persen

TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), berhasil menurunkan
Prevelensi angka Stunting dari 22,9 persen (2021) menjadi 18,9 persen pada 2022 lalu.

Hal ini diungkapkan Bupati Bulungan Syarwani usai mengikuti roadshow daring Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, Selasa (8/3/2023).

“Pemkab telah membuat kebijakan berupa gebrakan pembangunan pangan gizi Bulungan. Langkah inii sejalan dengan visi dan misi yakni meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Bulungan,” ujar Syarwani.

Dikatakannya, berdasarkan data bulan timbang pada Agustus 2022 tercatat 889 balita pendek dan sangat pendek atau 12,7 persen dari total balita yang diukur.

Baca Juga  Pemerintah Resmi Larang Mudik Lebaran Tahun Ini

“Jumlahnya tersebar di 10 wilayah kecamatan, Pemda Bulungan telah mengalokasikan anggaran sebesar 77,85 persen melalui APBD untuk intervensi sensitif, 15,65 persen intervensi spesifik dan 6,49 koordinatif,” ungkapnya

Syarwani memaparkan beberapa hal terkait komitmen mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten, kecamatan dan desa.
Lalu peningkatan alokasi untuk intervensi spesifik terkait pemeriksaan hemoglobin untuk para calon pengantin. Intervensi sensitif terkait penambahan alokasi penerima bantuan sosial, revitalisasi Posyandu, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Baca Juga  DPMPTSP Kaltara Ingatkan Perusahaan dan UMKM tentang Kewajiban LKPM

” Demikian juga pembiayaan operasional terhadap kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di wilayah Kabupaten Bulungan. Serta pemanfaatan forum percepatan penurunan stanting yang terintegrasi dari seluruh lembaga,” jelasnya.

Syarwani mengatakan, sinergitas dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting dan angka kemiskinan terus dilakukan.

“Seperti dukungan pembiayaan dan validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem),” pungkasnya.(vir)

News Feed