oleh

Perusda Berdikari Terancam Di likuidasi

TANJUNG SELOR – Perusahaan Daerah (Perusda) Berdikari terancam dilikuidasi atau dibubarkan jika bidang usaha yang dikelola tidak produktif dan memberikan keuntungan (profitable) atau berkontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Bulungan.

Wakil Ketua I DPRD Bulungan, Aluh Berlian menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan jika perusda yang didirikan sejak tahun 1965 itu belum optimal dalam pengelolaannya padahal 100 persen penyertaan modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bulungan sekira puluhan miliar.

“Pemkab bersama DPRD Bulungan telah beberapa kali melakukan perubahan Perda tentang Perusda berdikari, mulai dari penyertaan modal hingga perubahan struktur direksi. Namun, belum juga berkontribusi bagi daerah. Justru laporan yang kami terima terus merugi,” ungkapnya, minggu (4/7/2021).

BACA JUGA:  Djoko Tjandra Sebut Pinangki Janjikan Tak Ada Eksekusi

Pemkab Bulungan, lanjutnya, telah melakukan upaya optimalisasi kinerja perusda dengan melakukan seleksi terbuka untuk pejabat direktur dengan berkomitmen mengembangkan usaha yang dianggap potensial.

“Yang pasti, Perusda yang tidak memberikan kontribusi (keuntungan) bisa saja dilikuidasi oleh pemerintah, masa harus disubsidi terus dan membebani APBD. Apalagi, ada fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh direksi atau direktur untuk memajukan Perusda berdikari,” jelasnya.

BACA JUGA:  SMSI Tangsel Kerjasama Dengan Lawyer Boy Sulimas

Hal senada diungkapkan ketua Komisi II DPRD Bulungan, Tasa Gung, dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibiayai dari APBD Bulungan hanya Perusda berdikari yang berkinerja buruk apalagi penyertaan modal di tahun sebelumnya belum dapat di kembalikan seperti modal pokok.

“Aset yang dimiliki perusda berdikari pun tidak jelas, seharusnya sejak berdiri sudah memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan untuk modal usaha. Jika tidak sehat atau keuangannya membebani keuangan daerah yang bisa saja dibubarkan atau dilikuidasi, tapi keputusan itu kita serahkan ke pemerintah (kepala daerah),” ungkapnya.

BACA JUGA:  Bulungan Masuk Dalam 43 Wilayah Pengetatan PPKM Mikro

Ditambahkannya, selain hasil audit akuntan publik, setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga memberikan catatan atau temuan pada pengelolaan keuangan Perusda Berdikari sehingga dinilai wajar jika pemda untuk sementara menghentikan penyertaan modal usahanya.

“Penolakan DPRD atas Raperda  tentang perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Berdikari Bulungan cukup beralasan, selain persoalan internal perusda yang belum tuntas. Konsekuensi untuk menyetujui menjadi PT tentu menyetujui akan penyertaan modalnya,” pungkasnya.(vr)

Komentar

News Feed