TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan usulan anggaran yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara dalam pembahasan APBD 2026 mendapatkan dukungan penuh tanpa pemangkasan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, yang menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama lembaganya.
Syamsuddin menilai seluruh program yang diajukan Dinkes Kaltara bersifat krusial untuk peningkatan layanan dasar. Karena itu, komisinya sepakat tidak memangkas satu pun dari usulan yang masuk.
“Yang diprioritaskan itu memang Dinas Kesehatan. Dinas ini harus jalan. Saya lihat semua yang mereka masukkan itu nggak ada yang kami kurangi. Artinya, semua kami support,” kata Syamsuddin, belum lama ini.
Dijelaskannya, komisi IV mencatat dua isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pembiayaan tahun depan. Pertama, Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp40 miliar yang membutuhkan dana pendamping daerah sebesar Rp2,5 miliar. Namun, anggaran pendamping tersebut hingga kini belum tercantum dalam rancangan APBD.
“Itu yang belum masuk dan memang sangat penting, makanya kami anggap itu sebagai prioritas,” tegas Syamsuddin.
Selain itu, kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Kesehatan selama enam bulan juga di prioritaskan. Meski anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp20 miliar telah dialokasikan, namun dukungan khusus bagi pekerja rentan belum masuk dalam daftar.
“Di Dinas Kesehatan, BPJS kesehatan sebesar Rp20 miliar sudah masuk. Tapi untuk pekerja rentan yang Rp2 miliar itu belum. Ini juga harus jadi perhatian,” jelasnya.
Ia berharap seluruh alokasi anggaran yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat terealisasi pada triwulan II tahun 2026, sehingga layanan kepada masyarakat—termasuk di wilayah terpencil—bisa berjalan optimal.
“Mudah-mudahan triwulan kedua 2026 anggaran bisa berjalan baik. Ada beberapa hal yang akan kita dukung, sama seperti sektor pendidikan,” tutupnya.(*)
Editor: ratu
