TANJUNG SELOR – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan DPRD Kaltara. Meski laporan menyebut kuota BBM mencukupi, kondisi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan.
Anggota DPRD Kaltara, Arming, mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah perbatasan seperti Sebatik, Lumbis, dan Sebuku masih sering mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas masyarakat sekaligus berdampak terhadap perekonomian di daerah terpencil.
“Di beberapa wilayah perbatasan dan pedalaman, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Arming.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak cukup diselesaikan melalui rapat koordinasi atau kesepakatan di atas meja. Dibutuhkan pengawasan yang konsisten agar pasokan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Ia menilai pengawasan terhadap jalur distribusi harus diperketat, mulai dari proses penyaluran hingga pengawasan di tingkat agen maupun pangkalan, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada kelangkaan di daerah.
“Kalau pengawasan tidak berjalan maksimal, kelangkaan akan terus terjadi,” katanya.
Arming berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan pihak penyalur BBM segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi berjalan merata, terutama ke wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas.
Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari persoalan distribusi energi.
“Jangan sampai daerah perbatasan terus menjadi wilayah yang paling terdampak,” tegasnya.
DPRD Kaltara menilai pemerataan distribusi BBM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur.(*)
editor : Ratu
