TANJUNG SELOR – Wakil Bupati Bulungan, Kilat, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memperkuat integritas serta menegakkan nilai-nilai profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Integritas dan Kode Etik ASN”, yang dilaksanakan di Aula BPSDM Bulungan, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Inspektorat Kabupaten Bulungan, para kepala perangkat daerah, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta narasumber dan fasilitator dari instansi terkait.
Dalam sambutannya, Wabup Kilat menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menilai, gratifikasi dan benturan kepentingan masih menjadi tantangan serius yang perlu dikendalikan secara sistematis di setiap perangkat daerah.
“Integritas adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek yang paling rawan terhadap penyimpangan. Karena itu, pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Kilat.
Wabup menjelaskan, setiap bentuk gratifikasi yang tidak dilaporkan sesuai ketentuan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
“Oleh karena itu, ASN diharapkan memahami dengan baik aturan, kode etik, dan mekanisme pelaporan gratifikasi yang berlaku,” kata Wabup.
Ia juga menambahkan, pencegahan praktik penyimpangan dapat dilakukan melalui langkah-langkah konkret, antara lain peningkatan kesadaran ASN terhadap nilai-nilai dasar dan kode etik ASN, penguatan fungsi pengawasan internal di setiap perangkat daerah, serta digitalisasi sistem pengadaan barang/jasa agar lebih transparan dan efisien.
“Penguatan sistem pelaporan dan pengawasan internal harus menjadi prioritas. Inspektorat Daerah juga memiliki peran penting sebagai pengawal tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
Wabup menegaskan, keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas tidak hanya bergantung pada lembaga pengawasan, tetapi juga pada komitmen moral seluruh aparatur.
“Pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila setiap ASN memiliki kesadaran pribadi untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Kilat.
Ia berharap kegiatan FGD ini dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen bersama, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN semakin memahami pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk gratifikasi demi mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan terpercaya,” tutupnya.(*)
Penulis : dkip
Editor. : ratu
