TANJUNG SELOR – Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara) tak bergantung pada proyek yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Apalagi, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) akan dibangun seperti Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning – Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso di Kabupaten Bulungan.
“Ini peluang usaha di segala sektor yang harus bisa dimanfaatkan oleh pengusaha lokal yang ada di Kaltara, harus bisa mandiri,” ungkapnya ke para pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara, Rabu malam (7/12/2022).
Dikatakannya, pembangunan KIPI dan KIHI di Kaltara dengan luas puluhan ribu hektare merupakan mega proyek investasi terbesar di dunia. Termasuk PLTA Sungai Kayan di Kecamatan Peso yang akan memproduksi listrik 9.000 megawatt (Mw) terbesar di Asia setelah Cina.
“Selain itu PLTA Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau punya potensi 1.500 Mw. Semua proses atau tahapan pembangunannya sudah berjalan, terkait ketersediaan listrik di Kaltara dulu baru memenuhi 30 persen kebutuhan sehingga sangat mengganggu dunia investasi. Bersyukur sekarang sudah mencapai 71 persen,” ujarnya.
Dijelaskannya, berbagai perusahaan asing dan nasional akan terlibat membangun pabrik <span;>smelter <span;>aluminium, pabrik baterai pabrik hidrogen dan amonia untuk pasar ekspor dan domestik.
“Setidaknya, para pengusaha lokal nantinya dapat menjadi pelaku bisnis seperti penyuplai kebutuhan pangan atau bahan pokok untuk pekerja PSN yang capai ratusan ribu orang,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan Dapil Kaltara ini berharap KADIN dan HIPMI di Kaltara dapat mensiapkan kontrakor atau pengusaha handel,berkualitas serta berdaya saing guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
“Sekali lagi kami berharap kontraktor atau pengusaha jangan tergantung APBD saja, tapi juga bisa menasional, masih banyak pasar usaha. Industri dan properti akan melaju pesat, banyak proyek yang bisa diprakarsai perusahaan swasta,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Perizinan Non Industri (Minerba dan Migas) Kementerian Investasi-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Edy Junaidi mengatakan
besaran anggaran dari APBN dan APBD secara nasional masih sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan pembangunan menyeluruh.
Bahkan, ia memastikan besaran anggaran pemerintah tersebut hanya 15 persen dari
<span;>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Misal, secara nasional APBN kita sekira Rp 2 ribu Triliun namun total potensi PDRB kita capai Rp 14 ribu Triliun, jadi masih ada potensi nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan untuk mencukupi kekurangan anggaran maka perlu adanya investasi agar daerah bisa berkembang. Kalangan pengusaha diharapkan mampu memanfaat peluang usaha lainnya.
“Saya setuju seperti yang dikatakan Deddy Sitorus (Anggota DPR RI) jangan selalu berharap APBD atau APBN sebab Kaltara ada investasi besar yang masuk seperti di Bulungan ada KIPI dan KIHI, ini investasi Internasional dan murni oleh swasta. Perekonomian di Kaltara akan berkembang pesat,” ungkapnya.
Secara regional, lanjut Edy, menguntungkan pengusaha lokal terutama sektor property dan usaha jasa lainnya.
“Kalau pengusaha hanya berharap dari APBD atau APBN tidak akan berkembang, pengusaha lokal di kaltara harus bisa manfaatkan peluang usaha yang ada pada pembangunan PSN KIHI dan KIPI,” pungkasnya.(*)
