TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Arming menegaskan, pemotongan besar Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2026 menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Kondisi fiskal daerah membuat pemerintah daerah setempat memperketat penentuan prioritas pembangunan agar program strategis tetap berjalan.
“Pemangkasan TKD ini membuat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tedampak, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang pada 2025 ini hanya menerima alokasi sekitar Rp96 miliar,” kata Arming, Jumat 5 Desember.
“Kondisi Ini jadi perhatian kami, DPRD pun sudah berulang kali menggelar RDP untuk mendorong OPD lebih inovatif,” sambung dia.
Untuk itu Pemprov dan DPRD harus fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, lemahnya pendapatan daerah akan berimbas langsung pada bagi hasil dari pusat serta mempersempit ruang fiskal provinsi.
“Kita punya potensi sumber daya alam dan aset daerah. Ini harus dioptimalkan, tdak ada pilihan lain selain meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Arming menilai pemotongan TKD membuat Pemprov harus sangat selektif saat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“TKD kita terpotong besar. Maka setiap usulan dalam RKPD harus benar-benar berbasis prioritas,” ujarnya.
Meski fiskal melemah, lanjut Arming, sektor pendidikan tidak boleh dikorbankan terutama Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),
“Pendidikan tetap wajib menjadi fokus utama. Anggaran harus dibagi secara cermat agar pembangunan SDM tidak tertinggal,” tegasnya.
Arming juga meminta pemerintah mempertahankan perhatian terhadap wilayah perbatasan, termasuk Kabupaten Nunukan. Kawasan tersebut, ujarnya, adalah etalase Indonesia yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
“Pemda harus tetap konsisten memperhatikan perbatasan. Beberapa bulan lalu, Gubernur bersama lima kepala daerah sudah bertemu BNPP untuk memperkuat koordinasi,” tutupnya.(*)
Editor: Ratu
